HAIJAKARTA.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan bermotor melalui program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan.

Program ini berlangsung mulai 2 November hingga 31 Desember 2026, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Kebijakan tersebut mencakup pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang ingin menuntaskan kewajiban perpajakan kendaraannya selama periode yang telah ditentukan.

Informasi mengenai program tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, @humaspajakjakarta, sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @jakarta.ku yang merujuk pada Warta Ekonomi.

Melalui kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memperoleh pembebasan sanksi administratif tanpa harus mengajukan permohonan khusus.

Artinya, wajib pajak cukup membayar pokok pajak yang masih terutang sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan denda keterlambatan mendapatkan pembebasan selama memenuhi ketentuan program.

Program pemutihan ini menjadi pelaksanaan kedua yang digelar Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2026.

Sebelumnya, pemerintah daerah juga memberikan kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Kehadiran program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan untuk memperbarui status pembayaran pajaknya.

Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan, terdapat sejumlah dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan pembayaran. Kelengkapan berkas penting untuk membantu proses administrasi berjalan lancar.

Berikut dokumen yang perlu dipersiapkan:

  • STNK asli dan fotokopi, sebagai bukti registrasi dan identitas kendaraan.
  • BPKB asli dan fotokopi, sebagai dokumen kepemilikan kendaraan.
  • KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan, dengan identitas yang sesuai dengan data pada STNK.
  • Surat kuasa, apabila pembayaran pajak diurus atau diwakilkan kepada orang lain.

Wajib pajak disarankan memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mendatangi tempat pelayanan pajak kendaraan.

Untuk menghindari kendala administrasi, masyarakat juga dapat memeriksa kembali persyaratan teknis melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta atau Samsat sesuai kebutuhan pengurusan.

Cara Memanfaatkan Program Pemutihan

Secara umum, wajib pajak dapat memulai dengan menyiapkan dokumen kendaraan dan identitas pemilik, kemudian mengikuti prosedur pembayaran melalui layanan yang tersedia sesuai jenis transaksi.

Pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis selama wajib pajak memenuhi ketentuan program, sehingga tidak diperlukan pengajuan khusus untuk memperoleh pembebasan denda tersebut.

Meski demikian, masyarakat perlu memperhatikan bahwa program ini berfokus pada pembebasan sanksi administratif, bukan penghapusan pokok pajak kendaraan yang masih terutang.

Karena itu, kewajiban pembayaran pokok pajak tetap harus diselesaikan. Pemilik kendaraan juga sebaiknya memastikan besaran tagihan dan ketentuan yang berlaku melalui kanal resmi sebelum melakukan pembayaran, terutama apabila kendaraan memiliki tunggakan beberapa tahun atau membutuhkan layanan administrasi tambahan.